Menelisik Krisis Politik Israel
Tensi friksi antarpejabat rezim Zionis kian hari semakin tinggi. Babak baru ketegangan tersebut berbentuk pembubaran sebuah kementerian. Pasalnya, kabinet rezim Zionis hari Minggu (1/7) membubarkan kementerian front pertahanan dalam negeri Israel yang dialihkan berada dalam naungan kementerian perang Israel. Pada hari minggu, Gilad Erdan dalam sidang kabinet mengemukakan sejumlah alasan pembubaran kementerian front pertahanan dalam negeri Israel.
Sebulan sebelumnya, Erdan mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan menteri front pertahanan dalam negeri Israel. Ia juga memprotes ketidakjelasan tugas dan wewenangnya di kementerian itu. Selain itu, politisi dari partai Likud ini berseteru dengan perdana menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kementerian front pertahanan dalam negeri dibentuk pada 19 Januari 2011 oleh Netanyahu.
Di saat kementerian keuangan dan perang Israel hingga kini masih berselisih mengenai anggaran, koran Jerusalem post melaporkan tingginya gelombang kritik dan protes terhadap kabinet Netanyahu. Bahkan di antara para pejabat teras Tel Aviv sendiri saling serang. Yuval Steinitz, menteri urusan strategis Israel mengkritik keras sikap para pejabat kementerian perang Israel yang melakukan berbagai cara untuk meningkatkan anggaran kementerian mereka yang bisa membahayakan keamanan rezim Zionis. Steinitz menyerukan supaya friksi antara pejabat Israel tidak menunjukkan kelemahan kementerian perang Israel.
Tampaknya, tingginya tensi ketegangan antarpejabat teras Israel menunjukkan babak baru "perang kekuasaan" yang terjadi di tubuh rezim agresor itu. Pembubaran sebuah kementerian memperlihatkan krisis politik yang semakin serius menimpa Israel.
Meski demikian, berbagai kubu politik Israel masih dipersatukan oleh kepentingan bersama mereka untuk melanjutkan pembantaian rakyat Palestina dan penjarahan serta penguasaan wilayah Palestina. Di satu sisi, perseteruan dan friksi antarpejabat Israel merupakan masalah internal rezim Zionis yang tidak mempengaruhi kebijakan umum Israel. Tapi di sisi lain, friksi ini dalam jangka panjang menjadi bahaya besar bagi eksistensi rezim Zionis.
Sejak tahun 1992 hingga kini tidak ada perdana menteri yang bisa bertahan lebih dari empat tahun. Para analis politik memprediksi berlanjutnya kekacauan politik yang dibarengi menumpuknya masalah ekonomi dan sosial akan menyebabkan kabinet Netanyahu tidak akan bertahan lama, dan kemungkinan harus segera mengakhiri masa jabatannya digantikan oleh pejabat lain.
Situasi dan kondisi Israel saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif Januari 2013 lalu yang berujung terbentuknya kabinet baru Netanyahu, bukan hanya tidak mampu meredam friksi politik antarpejabat tinggi Israel. Tapi lebih dari itu, pemilu tersebut justru menjadi babak baru dari sengketa politik dengan tensi yang semakin tinggi.
Sebulan sebelumnya, Erdan mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan menteri front pertahanan dalam negeri Israel. Ia juga memprotes ketidakjelasan tugas dan wewenangnya di kementerian itu. Selain itu, politisi dari partai Likud ini berseteru dengan perdana menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kementerian front pertahanan dalam negeri dibentuk pada 19 Januari 2011 oleh Netanyahu.
Di saat kementerian keuangan dan perang Israel hingga kini masih berselisih mengenai anggaran, koran Jerusalem post melaporkan tingginya gelombang kritik dan protes terhadap kabinet Netanyahu. Bahkan di antara para pejabat teras Tel Aviv sendiri saling serang. Yuval Steinitz, menteri urusan strategis Israel mengkritik keras sikap para pejabat kementerian perang Israel yang melakukan berbagai cara untuk meningkatkan anggaran kementerian mereka yang bisa membahayakan keamanan rezim Zionis. Steinitz menyerukan supaya friksi antara pejabat Israel tidak menunjukkan kelemahan kementerian perang Israel.
Tampaknya, tingginya tensi ketegangan antarpejabat teras Israel menunjukkan babak baru "perang kekuasaan" yang terjadi di tubuh rezim agresor itu. Pembubaran sebuah kementerian memperlihatkan krisis politik yang semakin serius menimpa Israel.
Meski demikian, berbagai kubu politik Israel masih dipersatukan oleh kepentingan bersama mereka untuk melanjutkan pembantaian rakyat Palestina dan penjarahan serta penguasaan wilayah Palestina. Di satu sisi, perseteruan dan friksi antarpejabat Israel merupakan masalah internal rezim Zionis yang tidak mempengaruhi kebijakan umum Israel. Tapi di sisi lain, friksi ini dalam jangka panjang menjadi bahaya besar bagi eksistensi rezim Zionis.
Sejak tahun 1992 hingga kini tidak ada perdana menteri yang bisa bertahan lebih dari empat tahun. Para analis politik memprediksi berlanjutnya kekacauan politik yang dibarengi menumpuknya masalah ekonomi dan sosial akan menyebabkan kabinet Netanyahu tidak akan bertahan lama, dan kemungkinan harus segera mengakhiri masa jabatannya digantikan oleh pejabat lain.
Situasi dan kondisi Israel saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif Januari 2013 lalu yang berujung terbentuknya kabinet baru Netanyahu, bukan hanya tidak mampu meredam friksi politik antarpejabat tinggi Israel. Tapi lebih dari itu, pemilu tersebut justru menjadi babak baru dari sengketa politik dengan tensi yang semakin tinggi.
Post a Comment